JawaPos.com – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya pekerjaan rumah yang besar untuk membangun sektor pendidikan. Sebagai salah satu fondasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dunia pendidikan harus menyiapkan anak didik siap bersaing secara global ke depannya.
Pengamat Sosial dan Kepala Prodi Humas Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati mengapresiasi jika pemerintah ingin menggenjot pendidikan vokasi yang bisa menambah skill para anak muda yang baru lulus. Nilai strategis pendidikan dan training di bidang vokasional, yang berpusat pada pendidikan keterampilan (skills).
Terlebih OECD pada 2013 menyebut bahwa keterampilan ialah mata uang (the new currency) pada abad ke-21. Bahkan, Asosiasi Pendidikan di Afrika misalnya menyebutkan, pendidikan vokasionallah yang menjadi solusi dari masalah pengangguran.
“Pemerintah harus semakin fokus mewujudkan kebijakan keterampilan di pendidikan vokasi dengan cara mengubah paradigma dan stigma bahwa pendidikan vokasi tak hanya pendidikan kelas kedua dan ketiga,” ujar Devi kepada JawaPos.com, Minggu (20/10).
Kondisi ini menjadi krusial, lanjutnya, agar orang tua tidak lagi menghabiskan usia dan dana pendidikan keluarga, hanya untuk mengejar martabat sosial. Sebab ujungnya belum tentu dibutuhkan oleh sang anak maupun industri masa datang.
Dunia pendidikan mengajak kantor pemerintahan menjadi ‘imam’ bagi pengembangan pendidikan vokasi. Yakni dengan merubah sistem pengakuan karir yang berbasis ijazah akademik.
“Memastikan ada insentif nyata bagi perusahaan yang sudah memberikan tiket bagi para lulusan pendidikan dan training vokasi untuk berkarir,” tandasnya.
Mengapa ini perlu dilakukan?
Menurut Devie, pada 2020 diprediksi oleh Forbes akan menjadi ‘The Great Reset’ untuk perekonomian dunia, yang dimulai di Eropa dan Amerika. Kondisi ini tentu saja tidak akan mudah, mengingat sapuan krisis kali ini akan lebih kencang menghampiri semua negara, tak terkecuali Indonesia.
“Untuk itu pilihan prioritas pembangunan Jokowi untuk periode kedua dari infrastruktur ke ‘man’structure ialah sebuah keniscayaan,” jelas Devie.
Mengingat data Organisasi Tenaga Kerja Dunia (ILO) 2015 menjelaskan bahwa penggangguran kaum muda menjadi faktor paling signifikan yang akan mengancam keutuhan sebuah bangsa. Sebanyak 73,3 juta pemuda (1 dari 8 orang muda berusia antara 15-24 tahun) di dunia tidak bekerja pada 2014 silam. Dibutuhkan 475 juta pekerjaan baru untuk dapat menyerap 73 juta pemuda tersebut, ditambah 40 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.
“Ekonomi kesulitan untuk dapat menyediakan lapangan kerja. Ditambah orang-orang muda harus berkompetisi dengan orang-orang dewasa yang Sudah ada di pasar tenaga kerja, di mana mereka semua sudah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan industri,” papar penulis buku itu.
Devie menambahkan faktor lain yang juga menambah tantangan bagi orang muda ialah kesenjangan antara ketrampilan dan kebutuhan pasar. Menurutnya, 40 persen perusahaan di Eropa saja menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kualifikasi.
“Untuk itu, besar harapan, pemerintah ke depannya menekankan skills policy, yang memastikan bahwa tenaga muda kita siap memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang memadai. Skills policy tidak hanya bernuansa ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, teknologi dan lingkungan secara holistik,” tuturnya
