JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menjamin kemudahan bagi wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan insentif pajak, termasuk super tax deduction untuk kegiatan vokasi. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (17/10/2019).
Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pelaku usaha tidak perlu mendapatkan izin khusus dari DJP untuk memanfaatkan fasilitas super tax deduction untuk kegiatan vokasi. Dengan demikian, tidak ada beban administrasi yang memberatkan pelaku usaha untuk bisa mendapatkan insentif.
“Jadi tidak perlu izin khusus karena menyangkut perhitungan laba rugi dalam perpajakan,” katanya.
WP, sambung Robert, dapat melakukan klaim atas insentif tersebut lewat laporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Menurutnya, WP hanya perlu mencantumkan biaya vokasi dalam penyusunan SPT.
Seperti diketahui, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019, otoritas memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi. Pelaku usaha diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya.
Adapun kriteria kompetensi juga sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan SDM.
Baca Juga: Ini Kata Pelaku Usaha Soal Insentif Pajak Kegiatan Vokasi
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti laporan lembaga think thank yang berpusat di London, Legatum Institute. Dalam laporan bertajuk ‘Economic Openness: Indonesia Case Study 2019’ yang dirilis 9 Oktober 2019, Indonesia tercatat memiliki ragam jumlah pembayaran pajak (termasuk retribusi) yang cukup banyak, yaitu 43 macam per tahun.
