![](https://vokasi.net/wp-content/uploads/2024/07/publikasi_1718265392_666aa6303fc07-1024x637.jpeg)
Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi serta PDB terbesar kelima dunia. Dalam mewujudkannya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci utama yang perlu menjadi fokus bersama. Apalagi dengan adanya peluang bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030, Indonesia berpotensi besar untuk memanfaatkan peluang itu jika dapat mempersiapkan SDM dengan baik.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi pada upaya merevitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi atau Technical Vocational Education and Training (TVET). Hal itu dijalankan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022. Salah satu poin penting dalam Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah meningkatkan keterlibatan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam kegiatan vokasi, seperti penyusunan standar kompetensi, kurikulum, penyediaan tempat magang, dan penyediaan pelatihan.
Paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi yang sebelumnya masih supply driven, juga sekarang diarahkan menjadi demand driven yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Perpres No. 68 Tahun 2022 itu juga menekankan pentingnya kolaborasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, DUDI, serta lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya penguatan kolaborasi ini dilakukan melalui Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) di tingkat nasional, maupun TKDV di tingkat daerah.
“Diharapkan dengan kolaborasi berbagai pihak, kita dapat mempersiapkan SDM yang dapat menjawab kebutuhan industri (demand side), dan memperoleh input yang sesuai untuk mempersiapkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja (supply side),” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Moh. Rudy Salahuddin, dalam acara Penutupan Proyek TVET System Reform 2.0, di Jakarta, Rabu (12/06).
Proyek TVET System Reform 2.0 (TSR 2.0) sendiri merupakan upaya kerja sama antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Lembaga Kerja Sama Pembangunan Jerman, yang diimplementasikan oleh The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) atas nama Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Republik Federal Jerman. Proyek ini bertujuan mendukung pelaksanaan elemen-elemen kunci dari agenda reformasi Pemerintah Indonesia dalam bidang TVET, termasuk dalam hal ini Strategi Nasional (Stranas) Vokasi.
Sebagai acara penutupan Proyek TRS 2.0 yang berakhir pada Juni 2024 ini, Kemenko Perekonomian didukung oleh GIZ menggelar konferensi yang bertajuk TVET Partnership: Shaping the Future of Indonesia’s Vocational System. Konferensi ini bertujuan menegaskan kembali pentingnya TVET dalam agenda nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan SDM. Dalam rangkaian acara juga dilaksanakan talkshow yang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama bertema “Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi”, dan sesi kedua bertema “Navigating TVET through Dynamic Environment”.
Telah banyak capaian yang diperoleh selama tiga tahun pelaksanaan TSR 2.0, di antaranya mendukung proses penyusunan Stranas Vokasi dan mekanisme koordinasi TVET melalui dukungan Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) atau lembaga koordinasi TVET Jerman, serta mendukung KADIN melalui kegiatan KADIN Capacity Development (KCD), yang dirancang secara sistematis dan praktis untuk membantu perusahaan menjalankan kegiatan vokasi.
Proyek ini juga menginisiasi pelatihan-pelatihan in-company master trainer untuk selanjutnya melatih pelatih tempat kerja yang disebarkan ke seluruh industri. Kolaborasi TSR 2.0 juga menginisiasi penggunaan alat virtual reality (VR), instrumen digital yang sangat efektif untuk membantu pembelajaran vokasi, mulai dari mengatasi kekurangan guru hingga menghemat biaya praktik kerja.
“Saya yakin, hasil dan legacy yang ditinggalkan dari agenda bersama ini akan berdampak dan berkelanjutan. Kami berharap kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman dapat terus berlanjut ke depan dalam rangka memajukan TVET System di Indonesia, guna menghasilkan SDM yang terampil, berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ke depan,” ujar Deputi Rudy.
Cluster Coordinator of GIZ Indonesia and ASEAN Thomas Foerch juga menyampaikan bahwa TVET System Reform bertujuan mendukung upaya Pemerintah Indonesia mereformasi TVET di Indonesia, dan dilakukan melalui serangkaian pendekatan strategis yang berkaca dari pengalaman Jerman mengembangkan sistem ganda pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. “Selain itu, telah dikembangkan juga serangkaian instrumen untuk meningkatkan kualitas vokasi dan keterlibatan industri di Indonesia bersama para mitra,” ungkapnya.
Turut hadir yakni di antaranya Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Prof. Warsito, perwakilan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia Sabine Schmitt, Ketua KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, dan Presiden BiBB Prof. Friedrich Esser. (dep4/rep/fsr)