AKURAT.CO Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam periode 2019-2024 ini akan berfokus dalam rangka membenahi pendidikan vokasi. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di berbagai daerah.
“Vokasi ini menjadi tujuan utama agar kualitasnya meningkat,” ujar Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius dalam diskusi yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (24/10/2019).
Ia menyebutkan, Kemenko Perekonomian telah diminta untuk mengoordinasi terhadap berbagai institusi terkait hal tersebut, serta roadmap atau peta jalan terkait hal itu hingga tahun 2025 juga sudah dibuat.
Permasalahan pertama, lanjut Yulius, terkait hal tersebut adalah mengenai kelembagaan atau kurikulum yang kerap tidak selaras antara apa yang diajarkan dengan apa yang diinginkan dunia kerja.
“Kurikulum pendidikan kita tidak matching hingga 50 persen apa yang diajarkan dengan yang diinginkan dunia usaha. Ini juga dilansir oleh milenial dalam berbagai diskusi bahwa kurikulumnya tidak cocok,” katanya.
Selain itu, tambahnya, jumlah guru vokasi yang benar-benar memahami mengenai aspek penguasaan kepraktisan dinilai hanya sekitar 20-30 persen, serta sarana dan prasarananya juga dinilai ketinggalan hingga beberapa generasi.
Terkait dengan berbagai persoalan seperti kurikulum yang tidak baik, guru yang jumlahnya kurang, hingga sarana yang tidak memadai, maka dengan itu pemerintah juga telah mengeluarkan aturan insentif pajak kepada dunia usaha yang mau melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
